PERSAINGAN RADIO di Jakarta, bisa dibilang "mepet-mepet" karena kompetisinya ketat. Radio yang benar-benar punya segmentasi jelas dan kuatlah yang bakal dipasang sebagai penghibur pendengarnya. Nggak heran, kiat dan sasaran yang jelas itulah yang dibidik oleh Mahaka Media ketika menggebrak melahirkan "bayi ajaib" GEN FM, dan kini mencoba menggebrak dengan logo baru JAK FM.
"Kita di Mahaka selalu ingin memberikan sesuatu yang berbeda dan punya komunitas yang kuat. Kita tidak ingin menjadi kompetitor tapi menciptakan ruang yang berbeda," ujar Direktur Mahaka Media, Erick Thohir kepada wartawan di Blitz Megapleks, Kamis [22/5/2008].
Menurut pria penggila bola basket ini, radio menjadi salah satu sektor industri media yang diproses secara matang dan dilahirkan sesuai dengan target market serta kebutuhan. "Lewat proses riset yang detil kita ingin radio dibawah Mahaka Media dapat menjadi radio pilihan dan mampu membentuk komunitas baru yang trendy," ujarnya.
Erick menyebut GEN FM sebagai melakukan invias cerdas dalam menyuguhkan informasi dan hiburan yang fokus pada target market yagn disasar. "Radio ini mampu membius kaum urban Jakarta untuk menjadi komunitas yang modern dan gaul," imbuh Erick.
Sukses itu tak pelak memberi semangat baru kepada 101 JAK FM yabg mengambil pangsa pasar "lebih matang" dibanding adiknya, GEN FM. Menurut Adrian Syarkawi, Direktur Utama 98.7 GEN FM dan 101 JAK FM, dengan pangsa pasar urban usi 25-45 tahun dan tagline 'Best Music From the 90's and Today' JAK FM diharapkan mampu memanjakan telinga pada pendengarnya dengan musik yang berkelas.
Berbicara soal logo baru, JAK FM memang berusaha menempatkan dirinya dengan lebih rileks. Bentuknya yang seperti tanda tangan menunjukkan eksistensi para eksekutif muda sebagai target pendengar. Selain itu tanda tangan itu menyatakan jati diri yang tegas dan jiwa yang mapan sesuai dengan kelas sosial mereka. Garis biru yang terletak di atas kotak kuning melambangkan keunikan dan ekspresi yang dinamis dan tetap berpijak pada dasar yang jelas. Yang jelas, radio-radio yang dikelola anak muda itu diharapkan mampu memberikan warna baru dalam dinamika kaum urban Jakarta dan menjadi alternative baru dunia hiburan baik secara pendengar, komunitas dan tentu saja pemasang iklan. [www.rileks.com]
Tampilkan postingan dengan label Radio. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Radio. Tampilkan semua postingan
Jumat, 15 Agustus 2008
Kamis, 14 Agustus 2008
Radio di Jakarta Diminta Merger
TEMPO Interaktif, Jakarta
Radio siaran di Jakarta harus melakukan penggabungan usaha atau merger. Sebab jumlah radio siaran yang beroperasi di wilayah udara Jakarta melebihi kanal frekuensi yang disediakan sehingga kualitas siaran radio kurang bagus.
Juru Bicara Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika Gatot S. Dewa Broto mengatakan saat ini jumlah radio di Jakarta melebihi jumlah kanal frekuensi. Untuk itu, pemerintah akan menata kembali rencana induk atau master plan penggunaan frekuensi siaran radio dengan mengubah Keputusan Menteri Perhubungan nomor 15/2003 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Radio Siaran Frequency Modulation (FM).
Peraturan itu menetapkan bahwa kanal frekuensi yang disediakan untuk penyelenggaraan siaran radio hanya untuk 26 kanal frekuensi radio. Namun kenyataannya radio siaran yang beroperasi di Jakarta mencapai lebihi dari dua kali lipat jumlah itu. “Karena itu sering terdengar siaran radio yang tumpang tindih,” kata Gatot di Jakarta kemarin.
Kondisi penggunaan frekuensi radio di Jakarta semakin diperparah dengan banyaknya radio siaran dan radio komunitas yang beroperasi tanpa izin sehingga kontrol terhadap frekuensi menjadi semakin sulit.
Pemerintah sendiri tidak berhak menutup stasiun radio itu, tapi hanya bisa menegur. “Itupun masih diprotes," ujar Gatot.
Menurut Devisi Programing Radio Bahana Luscy Soedirham, permintaan pemerintah untuk mengurangi jumlah radio di Jakarta pada prinsipnya bisa diterima. Asal saja permintaan itu tidak bermaksud untuk membatasi kreativitas para pekerja radio.
Contohnya, kata Luscy, jangan sampai permintaan ini bermaksud untuk menciptakan persaingan yang tidak sehat karena adanya intervensi kelompok usaha media tertentu yang ingin masuk ke bisnis radio. “Karena itu pemerintah harus menjelaskan secara detail soal permintaan ini,” ujarnya. Eko Nopiansyah (Selasa, 27 Maret 2007 00:50 WIB )
Radio siaran di Jakarta harus melakukan penggabungan usaha atau merger. Sebab jumlah radio siaran yang beroperasi di wilayah udara Jakarta melebihi kanal frekuensi yang disediakan sehingga kualitas siaran radio kurang bagus.
Juru Bicara Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika Gatot S. Dewa Broto mengatakan saat ini jumlah radio di Jakarta melebihi jumlah kanal frekuensi. Untuk itu, pemerintah akan menata kembali rencana induk atau master plan penggunaan frekuensi siaran radio dengan mengubah Keputusan Menteri Perhubungan nomor 15/2003 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Radio Siaran Frequency Modulation (FM).
Peraturan itu menetapkan bahwa kanal frekuensi yang disediakan untuk penyelenggaraan siaran radio hanya untuk 26 kanal frekuensi radio. Namun kenyataannya radio siaran yang beroperasi di Jakarta mencapai lebihi dari dua kali lipat jumlah itu. “Karena itu sering terdengar siaran radio yang tumpang tindih,” kata Gatot di Jakarta kemarin.
Kondisi penggunaan frekuensi radio di Jakarta semakin diperparah dengan banyaknya radio siaran dan radio komunitas yang beroperasi tanpa izin sehingga kontrol terhadap frekuensi menjadi semakin sulit.
Pemerintah sendiri tidak berhak menutup stasiun radio itu, tapi hanya bisa menegur. “Itupun masih diprotes," ujar Gatot.
Menurut Devisi Programing Radio Bahana Luscy Soedirham, permintaan pemerintah untuk mengurangi jumlah radio di Jakarta pada prinsipnya bisa diterima. Asal saja permintaan itu tidak bermaksud untuk membatasi kreativitas para pekerja radio.
Contohnya, kata Luscy, jangan sampai permintaan ini bermaksud untuk menciptakan persaingan yang tidak sehat karena adanya intervensi kelompok usaha media tertentu yang ingin masuk ke bisnis radio. “Karena itu pemerintah harus menjelaskan secara detail soal permintaan ini,” ujarnya. Eko Nopiansyah (Selasa, 27 Maret 2007 00:50 WIB )
Langganan:
Postingan (Atom)
